Menteri HAM Pigai Ogah Bersuara Kencang ke Perusahaan Konflik, Takut Sahamnya Anjlok
- YouTube DPR RI.
Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengaku enggan bertindak gegabah dalam menindak perusahaan-perusahaan yang sedang berkonflik terkait masalah HAM.
Walaupun, dia menyadari Kementerian HAM memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan nasional maupun internasional yang beroperasi di Indonesia dan diduga melanggar HAM. Namun, Pigai khawatir sikapnya yang terlalu kencang akan berdampak negatif pada perekonomian.
"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” kata Pigai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok. Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," sambungnya.
Pigai menjelaskan, pihaknya cenderung menangani kasus yang terjadi, bukan melakukan evaluasi perusahaan secara keseluruhan. Sebab, jika Kementerian HAM menindak perusahaan tersebut bukan tidak mungkin akan terjadi efek domino dan dampak yang lebih besar.
"Begitu kami memberi punishment (ke perusahaan), bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga, dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," tutur Pigai.
Maka dari itu, Pigai mengajak seluruh pihak untuk berpikir lebih intelektual dan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang justru dikhawatirkan bisa membawa dampak buruk.
"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkas Pigai.
Warga Desa Pelanjau Jaya Duduki Lahan yang Dirampas Perusahaan Sawit
Pendudukan dilakukan di tiga titik strategis yakni Beturus Estate, Pelanjau Estate, dan Binjai Jaya Estate.
