Soroti Siswa Keracunan Menu MBG, Yahya Zaini Minta BGN Tingkatkan Pelaksanaan Pengawasan

Jakarta, VIVA - Badan Gizi Nasional atau BGN diminta bisa meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Implementasi pengawasan BGN dinilai masih lemah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Dia mengatakan sejak dilaunching Januari 2025, BGN sudah membentuk sekitar 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 36 provinsi dengan pola kerjasama menggandeng berbagai pihak yayasan. 

Dia menyebut program MBG tengah mencuat karena direspons antusiasme dari masyarakat. Namun, malah ada insiden siswa keracunan menu MBG di sejumlah daerah.

"Di tengah antusiasme masyarakat menyambut program MBG, muncul beberapa kasus keracunan makanan dan makanan yang basi, seperti antara lain di Sukoharjo Jawa Tengah, Empat Lawang Sumatera Selatan, dan Nunukan Kalimantan Utara. Terjadinya berbagai kasus itu ditengarai masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN," kata Yahya di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Baca Juga: Keracunan Massal Siswa SD di Sukoharjo, DPR Minta Pengawasan Ketat Program MBG



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Photo :

• VIVA.co.id/M Ali Wafa

Dia menekankan BGN mesti bisa meningkatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan. Ia menuturkan aparatur BGN di daerah masih sangat terbatas.

Maka itu, ia menyarankan agar sebaiknya BGN bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, Puskesmas dan Pemerintah Desa. 

Bagi dia, meski BGN sudah punya ribuan ASN yang diterjunkan untuk mengelola SPPG,  namun jumlahnya masih terbatas. Sebab, angka itu tak sebanding dengan volume pekerjaan yang perlu di awasi. 

Pun, ia mengusulkan agar BGN membentuk satuan tugas atau satgas yang khusus mengawasi kualitas dan keamanan makanan. 

"Jika berbagai kasus tersebut tidak segera ditangani akan menimbulkan image yang buruk dan reputasi yang rendah kepada BGN, sehingga kepercayaan masyarakat kepada BGN akan merosot,"ujar Anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur itu. 

Lebih lanjut, ia juga berharap agar BGN tak hanya mengejar kuantitas dan target yang telah ditetapkan. Namun, aspek kualitas dan keamanan makanan jangan terabaikan. 

Dia mengingatkan memberi makanan kepada 3 ribu orang penerima manfaat bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, ia mengkritisi jika tata kelolanya tak dipersiapkan secara matang.

Yahya mengatakan seperti itu karena sulit bila hanya mengandalkan 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengelola SPPG. Dia menilai jumlah itu tak ideal.

"Tidaklah cukup tanpa keterlibatan dan kerjasama dengan pihak lain. Apalagi mereka mempunyai tugas di bidang administrasi keuangan yang cukup rumit dan perlu dipertanggungjawabkan," ujar politikus Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, dia bilang pengawasan terhadap Yayasan yang mengelola SPPG juga penting. "Apalagi kalau pihak Yayasan belum punya pengalaman dalam mengelola ribuan makanan dalam waktu sehari," tuturnya.

Halaman Selanjutnya

Maka itu, ia menyarankan agar sebaiknya BGN bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, Puskesmas dan Pemerintah Desa.