Menko Cak Imin: DTSEN Mutlak Dibutuhkan Buat Tangani Kemiskinan Ekstrem
Kamis, 27 Februari 2025 - 19:28 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat mutlak dibutuhkan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Melalui DTSEN, Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, menilai masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dapat tertangani dengan cepat dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 terkait DTSEN di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
Photo :
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi rakyat, masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrem itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat," kata Cak Imin dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.
Cak Imin menargetkan, Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem maksimal tahun 2026. "Dan sesuai dengan target, kita ingin hilangkan kemiskinan ekstrem maksimal 2026," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin menjelaskan, DTSEN ini masih dalam tahap penyempurnaan dan kelengkapan. Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin tak ada kebocoran data masyarakat.
"Soal keamanan dan kerahasiaan data, Pak Kepala BSSN hadir dan kemudian memberikan rekomendasi penting dimana sejak perumusan baik 18 kementerian ini maupun kementerian-kementerian dan lembaga lainnya agar mulai dari perencanaan digital sampai membangun serta memanfaatkan serta penggunaan datanya betul-betul berkoordinasi dengan BSSN," ujar Cak Imin.
"Sehingga pusat data nasional akan menjadi rumah kita yang aman, serta terjaga dan terjamin," katanya.
Temuan 571 Ribu NIK Diduga Terlibat Judol, DPR: Ini Khianati Amanah Rakyat!
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri meminta kementerian/lembaga terkait segera usut tuntas temuan 500 ribu lebih NIK yang diduga terlibat judi online
VIVA.co.id
11 Juli 2025
