BPJPH dan Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Akselerasi Sertifikasi Halal
- Istimewa/BPJPH
Jakarta, VIVA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi guna mempercepat sertifikasi halal di Indonesia. Acara yang dihadiri ribuan kepala daerah serta pejabat terkait ini berlangsung secara hybrid dan terpusat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam acara ini, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham.
BPJPH dan Kemendari Rapat Koordinasi Akselerasi Sertifikasi Halal
- Istimewa/BPJPH
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat sertifikasi halal, terutama di sektor strategis seperti Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong sertifikasi halal. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah masih rendahnya jumlah RPH yang bersertifikat halal.
“Dari seluruh RPH yang ada di Indonesia, baru sekitar 50% yang tersertifikasi halal. Ini menjadi tantangan besar karena berpengaruh langsung pada rantai pasok halal di sektor makanan,” ungkap Haikal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (04/02/2025).
Untuk mengatasi hambatan ini, BPJPH telah menyiapkan lebih dari 553 Juru Sembelih Halal (Juleha) guna memastikan proses penyembelihan sesuai dengan standar halal.
“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk berperan aktif dalam percepatan sertifikasi halal bagi RPH dan RPU agar rantai pasok halal semakin kuat,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi nasional.
“Survei menunjukkan sebanyak 87% masyarakat Muslim Indonesia lebih memilih produk halal. Namun, meskipun kita adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kita masih berada di peringkat keempat sebagai produsen produk halal global. Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan,” ujar Tito.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan ini. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memungkinkan kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal, akselerasi ini diharapkan berjalan lebih efektif.
“Jangan sampai pasar halal kita didominasi produk luar negeri. Kita harus mampu menguasai pasar domestik dan sekaligus menargetkan pasar global yang memiliki 2 miliar populasi Muslim,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan ekosistem halal nasional yang semakin solid. Dengan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, sertifikasi halal di Indonesia diharapkan semakin optimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi
Perkuat Komitmen Pengembangan Industri Halal, Komisi VIII DPR Kunjungi KEK Sidoarjo
Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo, PT Makmur Berkah Amanda (AMAN), baru-baru ini menerima kunjungan kerja spesifik
