Disebut Biang Kerok Banjir di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi Desak Jaswita Bongkar Wahana Agrowisata

Bandung, VIVA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengajak semua stakeholders untuk menata kawasan Puncak, Bogor. Perlu konsep terpadu agar banjir dari hulu ke hilir bisa dicegah. 

Hal ini menyusul banjir yang terjadi di kawasan Bogor, Bekasi, dan Karawang, dan sudah merembet ke Jakarta dan Tangerang, selama tiga hari terakhir. 

Banjir disinyalir terjadi karena kawasan Puncak telah mengalami penurunan fungsi sebagai area hulu yang menyerap air. Areal yang harusnya sepenuhnya untuk perkebunan teh telah berubah fungsi dari daerah agrowisata dengan banyak bangunan dan jalan akses pariwisata. 

Menurut Dedi, untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek diperlukan integrasi dan kebersamaan antar - pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota seperti Bogor, Depok, Bekasi Karawang. 



Agrowisata Gunung Mas di Puncak Bogor, Jawa Barat.

Photo :

• VIVA/Muhammad AR (Bogor)

"Bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi dua hal. Satu pada (kawasan) Puncak soal perubahan peruntukan lahan,” kata Dedi, Kamis 6 Maret 2025.

Alih Fungsi Kebuh Teh

Ia merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi dari perkebunan teh menjadi agrowisata. 

"Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan. Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai sehingga air naik karena itu," tambahnya.

Selain dengan Kementerian LH dan pemda, Pemdaprov juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jabar dengan Menteri ATR/BPN. "Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata Dedi. 

Dedi juga meminta maaf kepada masyarakat dengan area wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov. 

“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan," tegasnya. 

Dedi menyebut pihaknya akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukkannya. Misalnya untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah-tambah.

Akibat banjir di kawasan Jabodeatebk, banyak warga yang mengungsi. Solusi jangka pendek, Pemdaprov berkoordinasi dengan BPBD dan pemda memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. 

"Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya," ucapnya. 

Diketahui, banjir bandang melanda kawasan Puncak Bogor Minggu , 2 Maret 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, menyebabkan delapan desa dan tiga kecamatan, delapan rumah terendam banjir.

Sementara di Kabupaten Bogor, banjir melanda 13 desa di tujuh kecamatan. Selain itu, ada juga longsor pada 13 desa di delapan kecamatan.

Secara total di Kabupaten Bogor banjir merendam 257 rumah dan memberikan dampak pada 260 Kepala Keluarga dan 988 jiwa. Terdapat dua kepala keluarga dan delapan jiwa mengungsi dan dilaporkan satu korban hilang.

Adapun terkait Jaswita, proyek anak perusahaan PT Jaswita Jabar di Puncak Bogor itu juga sempat berpolemik. Pembangunan bianglala hingga berbagai wahana bermain itu telah menggunduli lahan yang dulunya kebun teh.

Proyek itu juga diduga berbenturan dengan sejumlah aturan. Salah satu aturan yang terkait adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-punjur).

Halaman Selanjutnya

Ia merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi dari perkebunan teh menjadi agrowisata.