Disebut Biang Kerok Banjir di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi Desak Jaswita Bongkar Wahana Agrowisata
- Ist
Bandung, VIVA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengajak semua stakeholders untuk menata kawasan Puncak, Bogor. Perlu konsep terpadu agar banjir dari hulu ke hilir bisa dicegah.
Hal ini menyusul banjir yang terjadi di kawasan Bogor, Bekasi, dan Karawang, dan sudah merembet ke Jakarta dan Tangerang, selama tiga hari terakhir.
Banjir disinyalir terjadi karena kawasan Puncak telah mengalami penurunan fungsi sebagai area hulu yang menyerap air. Areal yang harusnya sepenuhnya untuk perkebunan teh telah berubah fungsi dari daerah agrowisata dengan banyak bangunan dan jalan akses pariwisata.
Menurut Dedi, untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek diperlukan integrasi dan kebersamaan antar - pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota seperti Bogor, Depok, Bekasi Karawang.
Agrowisata Gunung Mas di Puncak Bogor, Jawa Barat.
- VIVA/Muhammad AR (Bogor)
"Bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi dua hal. Satu pada (kawasan) Puncak soal perubahan peruntukan lahan,” kata Dedi, Kamis 6 Maret 2025.
Alih Fungsi Kebuh Teh
Ia merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi dari perkebunan teh menjadi agrowisata.
"Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan. Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai sehingga air naik karena itu," tambahnya.
Selain dengan Kementerian LH dan pemda, Pemdaprov juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jabar dengan Menteri ATR/BPN. "Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata Dedi.
Dedi juga meminta maaf kepada masyarakat dengan area wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov.
“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan," tegasnya.
Dedi menyebut pihaknya akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukkannya. Misalnya untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah-tambah.
