DPR Usul Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Digelar Bertahap

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan pengangkatan terhadap calon ASN dan PPPK 2024 secara bertahap.

Diketahui, pengangkatan CASN mundur yakni pada Oktober 2025. Sedangkan, untuk PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijadwalkan Maret 2026.

“Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai dan banyak yang sudah hampir selesai, baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan," kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Maret 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Zulfikar menilai, pengangkatan secara bertahap itu akan membuat calon ASN dan PPPK lebih tenang dan meminimalisir timbulnya polemik.

"Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang dan pasti gitu, tidak akan membuat polemik atau sampai gaduh. Kalau mereka mendapat ketenangan dan kepastian, tentu nanti mereka sudah bekerja akan semangat karena mereka akan masuk menjadi birokrat, itu pelaksana kebijakan pelayanan masyarakat. Kalau kita bisa memastikan nasib mereka, tentu mereka juga akan memastikan nasib yang akan mereka layani," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI menegaskan, bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS untuk formasi 2024, akan dilakukan pada Oktober 2025. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dijadwalkan pada Maret 2026.

Demikian keputusan itu diambil saat rapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN pada Rabu kemarin, 5 Maret 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menerangkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.

Pemerintah Tak Wajib Lindungi Eks TNI AL yang Minta Pulang ke RI, Ini Penjelasannya

“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahtra pada Kamis, 6 Maret 2025.

Selain itu, DPR juga meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.

Pemerintah Diminta Tegas Kelola OTT Asing agar Tak Rugikan Operator Lokal

Senada itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN.

“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini.

Pemerintah Tetapkan 219 PSN di 2026, Ada Kartu Kesejahteraan hingga MBG

Pemerintah telah menetapkan formasi CASN 2024 dengan 248.970 posisi CPNS dan 1.017.111 posisi PPPK, dengan tahapan seleksi berlangsung sejak Agustus 2024.

Dengan langkah tersebut, DPR dan pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN yang telah berlangsung sejak 2005 dapat diselesaikan secara tuntas. Sehingga, memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Respons Dasco soal Usulan Cak Imin Gubernur Tak Dipilih Rakyat

Wakil ketua DPR RI merespons usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait gubernur dipilih oleh pemerintah pusat ataupun daerah

img_title
VIVA.co.id
28 Juli 2025