Stafsus Pramono Bilang KDM Salah Hitung Mau Bagi Gaji Rp 10 Juta per KK Bila jadi Gubernur Jakarta

Jakarta, VIVA – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akan memberi Rp 10 juta per kepala keluarga kalau menjadi Gubernur Jakarta, menuai berbagai respons.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menanggapi terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hendak membagikan gaji Rp10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.

"Kang Dedi salah hitung. Apabila 2 juta KK x Rp10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan, Rp20 x 12 bulan = Rp240 triliun/tahun. Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung," kata Chico di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Chico mengapresiasi niat baik KDM yang sama sama ingin menyejahterakan warganya seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) ingin menyejahterakan warganya," kata Chico.

Sekedar informasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2025 yang disepakati adalah sebesar Rp91,34 triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah menghemat anggaran hingga Rp1,5 triliun setelah melakukan penyisiran APBD 2025.

Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomo 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang diturunkan menjadi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dengan besarnya APBD Jakarta, dia akan memberikan gaji Rp10 juga jika menjadi pemimpin Jakarta.

Hal itu dia sampaikan saat acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025).

"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi. (Ant)

Arwani PPP: Sebelum Indonesia Membuka Diplomatik, Israel Harus Dihukum Kejahatan Kemanusiaan

Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

VIVA.co.id

30 Mei 2025