Buntut Anggaran Belum Memadai, Ini Temuan Ombudsman dalam Program MBG

Jakarta, VIVA – Ombudsman RI menemukan bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga, permasalahan itu karena adanya anggaran yang belum memadai dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Pertemuan merupakan rapat koordinasi yang membahas sejumlah keluhan secara langsung atau laporan yang masuk ke Ombudsman RI.

Yeka menjelaskan, bahwa ada sejumlah isu terkini yang dibahas secara mendalam dengan Kepala BGN, salah satunya terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 

"Ya memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka di Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.



Menu Makan Bergizi Gratis hari pertama di Depok tidak dilengkapi susu

Photo :

• VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)

Lebih lanjut, Yeka menuturkan terkait anggaran yang belum memadai untuk program makan bergizi gratis tersebut. Menurutnya, permasalahan anggaran bisa dituntaskan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Sebab, kata Yeka, pembayaran untuk program makan bergizi gratis bisa dituntaskan pada bulan Desember. Sehingga di bulan Januari, kata dia, program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan dengan hal-hal teknisnya saja.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu distop," kata Yeka.

Yeka memastikan di bulan Mei, program makan bergizi gratis sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dia berharap tidak terulang kembali adanya pembayaran-pembayaran yang mandek dalam program yang memang memiliki anggaran terbatas.

"Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi, tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Nah, dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," jelas dia.

Kemudian, kata Yeka, Badan Gizi Nasional juga sudah meminta kepada Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan, terutama untuk masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya. 

Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah, untuk mencegah isu kualitas makanan hingga keracunan.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum apa ya, masih sifatnya itu bukan trial and error ya, tapi masih. Artinya gini, BGN ya intinya di lapangan itu satu pemilik," ucap Yeka.

Halaman Selanjutnya

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu distop," kata Yeka.