Lukmanul Hakim Tolak Usulan Anggota DPR Soal Kasino untuk Pendapatan Negara
- Istimewa
Sebagaimana muncul di pemberitaan media, dalam RDP dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Galih Kartasasmita sempat melontarkan wacana membuka kasino sebagai cara menambah pendapatan negara, khususnya dari PNBP.
Di laman resmi Kementerian Keuangan RI, ada beberapa jenis PNBP yaitu PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari hasil pemanfaatan SDA seperti migas, pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi; PNBP lainnya yang bersumber dari penerimaan Kementerian/Lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi), pengurusan paspor, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi; PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan seperti bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya (kepemilikan saham pemerintah minoritas); dan PNBP dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
“Masih ada potensi yang bisa digali dari situ. Jangan mata gelap,” sergahnya.
Karena itu, dia merasa agak lega setelah Galih Kartasasmita mengkoreksi pernyataannya bahwa apa yang disampaikannya dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu itu hanyalah contoh, bukan usulan.
Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah mencari sumber-sumber PNBP baru yang lebih kreatif dan tidak bergantung terus pada sektor sumber daya alam. Dia menegaskan apa yang disulkan itu adalah negara pemerintah berpikir outside of the box, out of the box. Cari sumber-sumber pendapatan PNBP yang baru dari segi mana pun.
“Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka Kasino dan pelegalan perjudian,” tukas bang Lukman yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Perusahaan Big Four Goyang, Pendapatan Deloitte Anjlok untuk Pertama Kalinya Setelah 15 Tahun
Perusahaan multinasional di bidang jasa keuangan, Deloitte, mencatat penurunan pendapatan tahunan pertama sejak tahun 2010. Satu lini bisnis jadi biang kerok kontraksi.
