Begini Pernyataan Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Walk Out

Jakarta, VIVA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat menyatakan walk out dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan Raperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pandangan Gubernur atas usulan raperda yang disampaikan DPRD di Gedung DPRD Jabar, Jumat, 16 Mei 2025.

Sikap tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan, saat menyampaikan interupsi di pembukaan rapat. Memo menyoal pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dinilai mendiskreditkan DPRD Jabar.

Pernyataan Dedi Mulyadi

Dalam pernyataannya saat acara Musrenbang di Cirebon pada Rabu, 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi membahas terkait program pembangunan yang digagasnya, tidak harus mempermasalahkan uang. Menurut Dedi, program yang digagasnya tetap bisa terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ucap Dedi, dalam pidatonya.

Lantas ia menyinggung soal raja zaman dahulu tak menyusun APBD, begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," kata dia.

Dedi Mulyadi mengatakan kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Menurutnya, kolaborasi ialah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," tuturnya.

Diketahui, Memo meminta kepada pimpinan DPRD Jabar agar memperbaiki marwah DPRD, dan menjaga hubungan harmonis antara Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif (DPRD Jabar).

"Saya meminta juga sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk bapak Ono Surono, sebelum hubungan eksekutif dan legislatif membaik," kata Memo Hermawan yang diikuti perintah kepada seluruh anggota Fraksi PDIP agar walk out dari ruang rapat.

anggota fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat juga dalam interupsinya di rapat paripurna, menyoal pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang pada 7 Mei 2025 lalu, yang mendiskreditkan lembaga DPRD dan anggota DPRD Jabar. 

"Dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat teman-teman anggota DPRD. Ternyata pada hari ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas, Gubernur tidak bisa berjalan sendiri bentuk Raperda," ujarnya

Doni lantas meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas pernyataan di forum rapat tersebut. 

"Ini negara. Ada lembaga yang namanya trias politika. Dia enggak bisa jalan sendiri. Sebelum ada klarifikasi dari Gubernur atas pernyataannya di acara Musrenbang, menurut saya, kita (DPRD) tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai, kita tidak ada Superman bisa jalan sendiri, negara ini dibangun juga tidak bisa sendiri," paparnya.

Terkait sikap walk out yang diambil fraksi PDIP, pimpinan rapat menghormati keputusan tersebut. 

Hakim Mentahkan Klaim Hasto Kasusnya karena Tekanan Politik Usai Pecat Jokowi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menepis klaim  terdakwa Hasto Kristiyanto bahwa kasusnya karena tekanan politik

VIVA.co.id

25 Juli 2025