Puan Maharani Tolak Penghapusan Istilah Orde Lama dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menolak rencana Kementerian Kebudayaan yang akan menghapus istilah Orde Lama dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia meminta agar peristiwa masa lalu tak dihilangkan meski ada penulisan ulang sejarah.

"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu, juga meminta agar Kementerian Kebudayaan tidak tergesa-gesa dalam menulis ulang sejarah baru versi pemerintah. Ia menilai penulisan ulang sejarah harus transparan.

"Harus di lakukan secara hati-hati, transparan, jangan buru buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit, namun harus disampaikan dengan transparan," kata Puan.

"Jadi jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah kalau memang ingin diperbaiki silakan. Namun namanya sejarah apakah itu pahit atau kah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tak ada istilah Orde Lama dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dibahas.

Ia menilai perubahan istilah itu dilakukan lantaran selama ini pemerintahan sebelum Orde Baru itu tidak pernah menyebut pemerintahannya sebagai Orde Lama. Fadli mengklaim perubahan istilah itu dilakukan agar perspektif yang digunakan dalam sejarah baru Indonesia ini lebih netral dan inklusif.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli.

Berikut 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah, di antaranya yaitu: 

1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons Terhadap Penjajahan
6. Pergerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024).

Halaman Selanjutnya

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli.