Mensos Sebut 45 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, 1,9 Juta KPM Dicoret

Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan, banyak program bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebanyak 45 persen dari penerima program keluarga harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran. 

"Ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran, atau ditengarai tidak tepat sasaran, misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako. Ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.

Maka itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran untuk mengonsolidasikan data dengan dikoordinasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 



Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025

Photo :

• VIVA.co.id/Yeni Lestari

Setelah bekerja selama sekitar tiga bulan, pemerintah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). 

Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menggunakan DTSEN tersebut sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah. 

"Jadi kita sudah punya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah. Baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah," katanya. 

Dari hasil data tersebut, sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya tidak berhak menerima manfaat dicoret dari DTSEN. Di sisi lain, pemerintah juga memasukan kelompok yang seharusnya berhak tetapi selama ini tidak mendapat bantuan pemerintah. 

"Dari hasil ground check kita bisa ketahui di sana, ada 1,9 juta lebih yang disebut sebagai inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat, tetapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," ujarnya. 

Gus Ipul mengatakan, DTSEN merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran. 

"Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah," katanya.

Diketahui, pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp200 ribu per bulan untuk 2 bulan pada periode Juni dan Juli 2025.

Ia menargetkan program ini akan diterima oleh 18,3 juta penerima manfaat secara tepat.

Selain diberikan Rp200 ribu per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras gratis dengan total 20 kilogram selama periode Juni-Juli.

"Mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras," ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam hal ini total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan Kartu Sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun.

Halaman Selanjutnya

Dari hasil data tersebut, sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya tidak berhak menerima manfaat dicoret dari DTSEN. Di sisi lain, pemerintah juga memasukan kelompok yang seharusnya berhak tetapi selama ini tidak mendapat bantuan pemerintah.