Kapolri Bentuk Satgassus Dongkrak Penerimaan Negara, Novel Baswedan Cs Kembali Unjuk Gigi

Jakarta, VIVA – Langkah berani diambil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara, tim elite yang disebut-sebut akan membantu negara menggali potensi penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini kurang tergarap maksimal.

Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Kepala Satgassus. Sementara posisi Kepala Satgassus diemban oleh Herry Muryanto, yang juga mantan personel KPK yang telah malang melintang di dunia pemberantasan korupsi.

Tim ini diisi oleh para mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. Mereka bukan orang baru dalam hal menelisik celah korupsi dan mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.

Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, mengungkapkan bahwa selama enam bulan terakhir timnya telah aktif melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian penting, mulai dari Kementerian Keuangan, Perhubungan, hingga ESDM dan Kelautan-Perikanan.

Tak hanya duduk di belakang meja, tim ini langsung turun ke lapangan. Satgassus melakukan inspeksi ke Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan ke Pelabuhan Benoa, Bali, pada 11-13 Juni 2025. Di balik kunjungan itu, tersingkap fakta mengejutkan.

“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," ujar dia, Senin, 16 Juni 2025.

Menurut Yudi, Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, Hotman Tambunan, telah memetakan berbagai permasalahan dalam sektor perikanan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses perizinan yang lambat, membuat potensi penerimaan negara menguap begitu saja.

Tim Satgassus sendiri telah mengunjungi dua pelabuhan perikanan utama. Pertana Mayangan di Probolinggo dan kedua Benoa di Bali. Dari situ, mereka menyusun peta masalah dan strategi percepatan, termasuk memperbaiki regulasi dan sistem perizinan kapal.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," katanya.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025