Dukung Persiapan Haji 2026 Lebih Awal, DPR: Agar Proses Penyelenggaraan Matang dan Tak Terburu-buru

Jakarta, VIVA - Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan melakukan tahapan persiapan pelaksanaan haji 2026 lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Persiapan lebih awal itu didukung DPR terutama Komisi VIII DPR.

Anggota Komisi VIII DPR Erwin Aksa merespons positif inisiatif BPH untuk memulai tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 lebih awal. Bagi Erwin, langkah proaktif itu jadi kunci untuk memastikan kualitas layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

"Kami mengapresiasi percepatan persiapan haji 2026 ini. Hal ini sejalan dengan harapan kita bersama agar proses penyelenggaraan haji dapat direncanakan dengan lebih matang dan tidak terburu-buru," kata Erwin Aksa usai rapat Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa, 8 Juli 2025.

Erwin Aksa pun menyoroti urgensi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lebih awal sebagai jantung dari seluruh persiapan. Kata dia, pembahasan BPIH di awal ini sangat krusial. 

"Ini bukan sekadar angka, melainkan pondasi untuk memberikan jaminan kepastian bagi penyediaan layanan di Arab Saudi, utamanya terkait lokasi dan kualitas tenda jemaah di Masyair," jelas politikus Golkar itu.

Lebih lanjut, dia bilang berdasarkan pengalaman haji tahun sebelumnya, menunjukkan ada masalah di Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina. Menurut Erwin, hal itu seringkali jadi titik kritis yang memengaruhi kenyamanan dan kekhusyukan jemaah. 

"Dengan BPIH yang disepakati lebih awal, kita memberikan ruang yang cukup bagi negosiasi dan kontrak layanan, khususnya pengadaan tenda, katering, dan transportasi di Masyair," lanjut Erwin.

"Ini memungkinkan negosiasi harga yang lebih baik dan pilihan lokasi yang strategis. Tidak lagi berkejaran dengan waktu yang sempit," ujar eks Ketua Umum HIPMI 2008-2011  

Erwin mengatakan keputusan terkait BPIH di awal akan berdampak positif pada kepastian kontrak. Dengan demikian, mitra penyedia layanan di Arab Saudi dapat dipesan dan dikontrak jauh-jauh hari, sehingga Indonesia mendapatkan alokasi terbaik. 

Kemudian, hal itu juga bisa untuk efisiensi anggaran. Begitupun negosiasi juga tak tergesa-gesa. Lalu, juga berpotensi menghasilkan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.

Lebih lanjut, dia menuturkan dengan pembahasan BPIH lebih awal juga akan berdampak terhadap kualitas layanan prima. Sebab, dengan waktu yang cukup untuk persiapan memungkinkan detail layanan. 

Kata dia, hal itu termasuk layanan fasilitas tenda dan kebutuhan dasar jemaah di Masyair, dapat dipersiapkan secara maksimal.

Erwin yang bagian dari Fraksi Golkar di Komisi VIII DPR mengharapkan dengan persiapan lebih dini maka penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi pelayanan yang jauh lebih baik. 

"Khususnya dalam memastikan setiap jemaah mendapatkan fasilitas yang layak dan memadai di Masyair," ujar Erwin.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan BPH disampaikan bahwa tahapan persiapan pelaksanaan haji 2026 sudah mulai dilaksanakan lebih awal. Persiapan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.  

Menurut BPH, pemerintah Saudi Arabia juga sudah mulai melakukan tahapan persiapan haji 2026 sejak 8 Juni 2025. Persiapan itu dimulai dengan Penerimaan Dokumen Pengaturan Awal dan Jadwal Musim Haji 2026. 

Dalam raker, BPH juga minta agar Komisi VIII DPR segera mengesahkan dan menetapkan besaran BPIH 2026 lebih awal. Tujuannya agar bisa memberikan jaminan kepastian bagi penyediaan layanan haji di Saudi khususnya untuk lokasi tenda jamaah di masyair.

DPR Harap Polri Menginspirasi Kementerian dan Lembaga Lain dalam Ketahanan Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto ikut dalam penanaman jagung kuartal III di lahan seluas 795.339,53 hektare yang tersebar di 36 wilayah Indonesia, Rabu 9 Juli

VIVA.co.id

9 Juli 2025