Tanah Sudah Dibeli, Tapi Dikuasai Kodam: Kejati Jateng Usut Dugaan Korupsi BUMD Cilacap Rp237 M

Jateng, VIVA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Cilacap Segara Artha (CSA). Lahan seluas 700 hektare yang dibeli BUMD senilai Rp237 miliar itu ternyata tak bisa dikuasai karena masih berada di bawah penguasaan Kodam IV/Diponegoro.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena seluruh dana pengadaan telah dibayarkan lunas, namun tanah tak kunjung diserahkan kepada PT CSA. Padahal, lahan tersebut dibeli dari pihak swasta yakni PT Rumpun Sari Antan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Alexander Lukas Sinuriya mengatakan pihaknya terus menelusuri aliran dana dan potensi kerugian negara.

"Ini merupakan salah satu upaya guna menyelamatkan kerugian keuangan negara, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan ANH dan teman-teman," jelas Alexander dalam konferensi pers, Rabu, 16 Juli 2025.

Penyidik Kejati Jateng juga menyita uang tunai sebesar Rp13 miliar dari tangan Rizal Hari Wibowo. Uang tersebut merupakan uang muka pembelian pabrik beras di Klaten, yang diduga bagian dari transaksi fiktif yang dilakukan tersangka Andhi Nur Huda (ANH).

Uang sitaan itu ditampilkan secara terbuka dalam konferensi pers sebagai bentuk transparansi. Tim menyusun tumpukan uang pecahan Rp100 ribu di ruang tindak pidana khusus Kejati Jateng.

"Uang ini akan dititipkan ke rekening resmi milik kejaksaan sebagai barang bukti untuk persidangan," tambah Alexander.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka: Andhi Nur Huda, Direktur PT Rumpun Sari Antan, Awaluddin Muuri, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, dan Iskandar Zulkarnain, Komisaris PT Cilacap Segara Artha

Pembelian lahan tersebut menjadi pokok perkara setelah diketahui bahwa tanah yang telah dibayar tak bisa diakses atau dimanfaatkan karena masih dalam penguasaan militer.

Selain tindak pidana korupsi, Kejati Jateng juga menyiapkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka utama, Andhi Nur Huda.

"Dalam dugaan tindak pidana pencucian uang ini, mekanisme penelusuran atas aset-aset itu lebih represif," ujarnya. (Didiet Cordiaz/tvOne/Semarang)

Penyaluran BSU Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2025, Begini Cara PosIND Pastikan Tepat Sasaran

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman menargetkan seluruh proses penyaluran BSU rampung paling lambat akhir Juli 2025.

VIVA.co.id

18 Juli 2025