DPR Pede 'Gaya Koboi' Purbaya Bisa Longgarkan Kebijakan Uang Ketat

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Sumber :
  • [tangkapan layar]

Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran alias Banggar DPR RI, Said Abdullah meyakini, gaya koboi ala Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal mampu melonggarkan kebijakan uang ketat.

Dana Pemda Rp 233 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Kalau Uangnya Nganggur, Kita Ambil

Kebijakan uang ketat sendiri adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Misalnya melalui kenaikan suku bunga, menjual surat-surat berharga, mendongkrak cadangan kas, serta membatasi atau memperketat pemberian kredit.

Karenanya, Said juga berharap bahwa gaya koboi ala Purbaya itu benar-benar bisa menjaga kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara, utamanya soal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Meski TKD Turun, Purbaya Pastikan Belanja Pemerintah Pusat ke Daerah Naik

"Kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan bisa melonggarkan kebijakan uang ketat," kata Said dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

Photo :
  • Yeni Lestari/VIVA
Purbaya Sebut Alokasi APBN untuk IKN Lanjut di 2026

Kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dan Banggar DPR dalam RAPBN 2026, salah satunya memang menyangkut soal suku bunga SBN 10 tahun yang ditetapkan sebesar 6,9 persen.

Said berharap, ke depannya kebijakan-kebijakan Purbaya selalu Menkeu juga bisa membuat suku bunga SBN lebih rendah, guna menekan biaya yang harus ditanggung oleh APBN.

"Terbukti dalam sebulan ini, kondisi kita harapkan terus berlanjut. Sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, dan biaya dana yang ditanggung APBN juga semakin rendah," ujar Said.

Dia menegaskan, Banggar DPR juga berharap bahwa APBN 2026 bisa menjadi modal penting bagi pemerintah, untuk mulai membalikkan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional, dan merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat seperti tekstil, pertanian, dan energi.

"Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi, tentu hal itu akan semakin mempercepat ekspansi industri-industri nasional," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya