Mensesneg Sebut Belum Ada Bahasan Jatah Menteri untuk PDIP
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP), meski partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Belum ada pembicaraan ke sana (kursi menteri untuk PDIP)," ucap Prasetyo kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
- Dok. Istimewa
Menurutnya, pihak yang menyatakan mendukung tak harus berarti berada di dalam pemerintahan. Prasetyo menilai posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan hal yang baik.
"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketum Megawati di dalam Kongres PDI-P itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah atau menjalin koalisi. Ia menyebut PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri tegak diatas kebenaran.
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres ke-VI PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu, 2 Agustus 2025.
"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ucap Megawati.
Ia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Maka itu, sistem tersebut tak mengenal istilah oposisi maupun koalisi.
Kongres PDIP, Susunan kepengurusan Partai
- Dok. Istimewa
Di sisi lain, ia menegaskan partainya akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat.
"Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan," kata dia.
Prabowo Ingin Komisaris Benahi BUMN, Bukan Cari Tantiem dan Insentif
Anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif.
