Hanya Hitungan Jam Gambar Bajak Laut One Piece Beredar di Sragen, Bupati: Mereka Merah Putih
- Mahfira Putri/tvOne/Sragen
Sragen,VIVA – Sragen mendadak heboh dengan kemunculan gambar bajak laut dari serial Jepang One Piece di sejumlah jalan. Setidaknya ada empat titik jalan yang sempat dihiasi gambar karakter anime populer tersebut, yakni tiga titik di Kecamatan Karangmalang dan satu titik di Kecamatan Plupuh.
Namun, gambar-gambar itu tak bertahan lama. Belum genap sehari, para penggambar langsung menghapus karya mereka setelah aparat mendatangi rumah mereka dan meminta agar gambar tersebut ditimpa cat.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas
- Mahfira Putri/tvOne/Sragen
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keberadaan warga yang membuat gambar tersebut. Ia menilai mereka tetap bagian dari masyarakat yang cinta pada negara.
"Menurut saya mereka tetap bagian dari Republik, orang-orang yang cinta pada Republik tetap merah putih," kata Sigit, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, kemunculan gambar One Piece tersebut merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan ke pemerintah dengan caranya sendiri.
"Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka untuk pemerintahan bisa berjalan lebih baik di semua level," tambahnya.
Meski begitu, Sigit mengingatkan agar masyarakat menyalurkan kreativitasnya di tempat yang memang diperbolehkan, seperti dinding yang disediakan untuk mural.
"Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban kan ada area-area memang untuk mural, itu (jalan) bukan tempatnya," imbuhnya.
Ia menilai jalan bukan tempat yang tepat untuk menggambar karena bisa mengganggu ketertiban lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan akibat pengendara yang teralihkan perhatiannya. (Mahfira Putri/tvOne/Sragen)
Heboh Bendera One Piece di Momen HUT RI, Komnas HAM: Itu Hak Warga, Jangan Dilarang!
Komnas HAM menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi warga negara. Simak tanggapan lengkapnya dan pernyataan pemerintah soal kontroversi
