Prabowo Inginkan Solusi Damai dengan Malaysia soal Ambalat

Presiden RI Prabowo Subianto usai menghadiri konvensi sains di ITB
Sumber :
  • Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan solusi damai dengan pemerintah Malaysia terkait penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat. 

Diketahui, Malaysia dalam Peta Baru Malaysia 1979 memilih sebutan Laut Sulawesi untuk perairan Blok ND6 dan ND7. Malaysia menolak menggunakan istilah 'Laut Ambalat' yang kerap digunakan Indonesia. 

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu," kata Prabowo kepada wartawan usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 di Sabuga, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.

Prabowo menekankan, itikad baik harus datang dari kedua belah pihak. Dia menyebut pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan Malaysia.

"Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik," tegas Prabowo.

Dilansir dari ANTARA, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat", layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

"Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan.

Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

Soal Isu Reshuffle, Hasan Nasbi: Itu Hak Prerogatif Presiden

Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.

Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Prabowo Bakal Kirim Bantuan Pangan ke Palestina Lewat Udara

"Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan," kata Menlu Malaysia. 

Wakil Ketua Umum KADIN, Teguh Anantawikrama.

Seruan Presiden Prabowo: Mengubah Potensi 'Middle Power' Indonesia Menjadi Kekuatan Global

Seruan Presiden Prabowo, mengubah potensi 'middle power' Indonesia menjadi kekuatan global.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2025