Jelang HUT ke-80 RI, Capaian Demokrasi Politik Diinilai Tak Berkorelasi dengan Ekonomi

Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S Damanhuri
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pakar Asprindo, Didin S Damanhuri menyatakan sistem demokrasi politik Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara ketiga yang demokrasi secara politik. Tapi sayangnya, capaian demokrasi ini tak berkorelasi dengan kondisi perekonomian. 

Seluruh Program Pemerintah Harus Jadi Subject of Control Semua Pihak

Capaian demokrasi politik, sejak tahun 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. 

"Tapi buat apa itu? Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di paska reformasi ini," kata Didin.

Anggaran MBG pada 2026 Dipatok Lebih dari Rp 300 Triliun

Ketua Dewan Pakar DPP Asprindo, Didin S Damanhuri (batik)

Photo :
  • Istimewa

Ia menyoroti kebijakan pemerintah, utamanya zaman Jokowi, yang mengeluarkan anggaran secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur tapi tidak memiliki impact signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. 

Respons Panas Saat Ditanya Siap Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad: Saya Lawan!

"Ekonomi kita mediocare, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6 persen di era SBY dan rata-rata 5 persen di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu," ujarnya.

Hal ini disebabkan oleh penerapan UU Politik dan UU Pemilu, yang memungkinkan pembiayaan para pengusaha baik pusat maupun daerah pada kelompok politik, menimbulkan utang pelaku politik pada pengusaha, yang berujung pada 60 persen pejabat terlibat korupsi.

"Hukum sekarang menjadi alat untuk memukul lawan politik. Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Itu lah alasan mengapa, sebelumnya saya nyatakan, tidak tertutup kemungkinan index oligarki kita yang terburuk. Jadi demokrasi politik itu untuk siapa?" kata Prof Didin dengan nada tanya.

Faktanya, masyarakat miskin Indonesia semakin bertambah miskin, terlepas dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun World Bank. Faktanya, ada beberapa orang kaya Indonesia yang sekarang masuk ke jajaran orang kaya global. Seperti Low Tuck Kwong, Prayogo Pangestu, Michael Hartono dan Budi Hartono.

"Dari hal tersebut bisa dilihat, bahwa kelompok kaya itu semakin kaya," pungkasnya.

Ilustrasi Inflasi

10 Negara dengan Angka Inflasi Tertinggi, Ada Indonesia?

Saat inflasi tinggi, harga barang dan jasa meroket, daya beli menurun, dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. 

img_title
VIVA.co.id
14 Agustus 2025