Prabowo Ingin Selamatkan Rakyat dari Perusahaan 'Nakal': Kami Proses Hukum!

Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025
Sumber :
  • ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, VIVA – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan ingin menyelamatkan rakyat dari cara-cara kotor perusahaan yang ada di Indonesia. Ia akan menindak perusahaan hang melakukan manipulasi dan menyengsarakan rakyat.

Tak Dibahas Prabowo Dalam RAPBN, Gaji PNS Tahun Depan Tak Naik?

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR dan DPD RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo berkomitmen untuk menegakkan aturan hukum. Ia akan selalu tegas terhadap mereka yang mempersulit rakyat.

Menko Airlangga Ungkap Target Prabowo Genjot Kinerja Danantara Semester II- 2025

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran bersama pimpinan DPR, MPR dan DPD RI

Photo :
  • TV Parlemen

"Kami akan selalu tegas kepada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil," ujar Prabowo.

Prabowo Lanjutkan Efisiensi Anggaran di Tahun 2026, Ini Alasannya!

Kepala Negara juga mengutip dasar hukum dari UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Prabowo siap melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang manipulatif.

"Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani memanipulasi atau melanggar, kami akan proses hukum," katanya.

Presiden Prabowo Subianto hadiri sidang tahunan MPR/DPR

Photo :
  • Istimewa

"Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada Presiden RI, kami akan sita yang bisa kami sita," sambungnya.

Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya tak ingin rakyat menjadi korban keserakahan. Ia siap menindak perusahaan yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya.

"Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia. Dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya