Purbaya Kritik Bahlil soal Subsidi, Golkar: DTSEN Perlu Disinkronisasi
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons pernyataan Menteri Keuangan, Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Idrus menekankan bahwa pemerintah harus beradaptasi dengan segala sistem berbasis data, termasuk penyaluran subsidi BBM. Ia mengatakan bahwa data tersebut kini dipegang oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
"Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Komisi XI DPR
- [tangkapan layar]
Idrus menambahkan bahwa nantinya para menteri Presiden Prabowo Subianto harus melakukan sinkronisasi terhadap data tersebut. Dengan tujuan, lanjut dia, untuk menerapkan kebijakan agar tepat pada sasaran.
Namun, Idrus mengingatkan sinkronisasi data tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa selesai dengan cepat.
"Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya," katanya.
Idrus mengatakan bahwa DTSEN akan diterapkan di kementerian terkait sesuai dengan ciri karakter masing-masing. Setelah tahap sinkronisasi selesai, kata dia, baru data tersebut menjadi rujukan secara nasional.
"Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Momen itu terjadi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa basis data itu sudah tersedia dan bisa digunakan. Namun, Kementerian ESDM tak kunjung menggunakannya.
"Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," kata Purbaya.
Mantan bos LPS itu menyinggung soal orang kaya yang masih menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Purbaya ingin penyaluran subsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Ia mengakui bahwa pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program subsidi. Menurutnya, hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air belum begitu cepat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
- Antara.
Maka itu, Purbaya setuju dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke 8 persen. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tak bagus akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah.
"Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," tuturnya.
50 MediaMIND 2025, Perkuat Kontribusi Ekonomi Pertambangan Berkelanjutan
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, resmi mengumumkan daftar 50 finalis MediaMIND 2025.
