KPK Dapat Dukungan DPR Agar Bongkar Beking Penambang Liar
- Edwin Firdaus/VIVA.
VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining).
Legislator dari Fraksi PKS ini juga berharap, KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Sehingga, kata dia, KPK berani menindak siapapun yang menjadi beking penambangan liar selama ini. Termasuk pelaku dari pihak oknum aparat keamanan.
"Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah pro aktif yang layak diacungkan jempol," kata Mulyanto dalam keterangannya diterima awak media, Kamis, 17 November 2022.
Mulyanto mengatakan, memang sudah seharusnya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor minerba. Sebab, pada umumnya pelaku kejahatan di sektor minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar.
Sehingga, tekan Mulyanto, upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi, dan membutuhkan pengawasan yang ketat.
"Kami berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA (Sumber Daya Alam) yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR tersebut.
Jika SDA yang berlimpah itu, lanjut Mulyanto, dapat dikelola dengan baik, paling tidak batu bara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik.
“Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi,” imbuhnya.
Banggar Bantah Anggaran DPR Naik Jadi Rp 9,9 Triliun Tahun 2026, Begini Penjelasannya
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membantah anggaran DPR RI mengalami kenaikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
