Ikuti Aturan Main MK, Nasdem Tinjau Ulang Usung Kaesang di Pilgub Jateng

Jakarta, VIVA – Dewan Pemilihan Rakyat (DPR) RI memutuskan mengikuti aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan Pilkada serentak 2024. Partai Nasdem pun merespons langkah DPR yang mengacu putusan MK.

Partai Nasdem diketahui sudah resmi mengusung pasangan Irjen Pol Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Dengan keputusan MK, Kaesang pun terancam tak bisa maju di Pilkada 2024.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya tetap mengikuti keputusan apapun soal aturan yang berlaku. Sebab, partai politik harus mengikuti semua aturan yang sudah ditentukan oleh lembaga konstitusi.

"Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco Ahmad sudah memberikan pernyataan yang cukup clear ya. Tentu itu jadi pegangan kita bersama dan yang menjadi putusan MK final dan mengikat. Tentu itu sudah bisa langsung digunakan sebagai acuan di penyelenggaraan pemilu. Kita ikut aturan main," kata Willy Aditya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Agustus 2024.

Willy menyebut Nasdem masih membahas soal pengusungan Kaesang di Pilgub Jateng. Ia menyebut akan melakukan peninjauan secara ulang.

"Ya ini kita sedang bahas, tentu karena itu tidak bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Tentu pasangan akan ditinjau ulang, direvisi," kata Willy.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR RI akan mengikuti putusan MK apabila Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  atau RUU Pilkada hingga 27 Agustus belum disahkan jadi undang-undang.

Dasco menyatakan DPR sesuai kewenangannya punya hak untuk melakukan revisi Undang-Undang menjadi UU baru. Namun, ia bilang jika sampai masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 27-29 Agustus 2024, RUU Pilkada tak kunjung disahkan maka akan mengikuti putusan MK.

"Seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kami ikut keputusan yang terakhir, keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dasco bilang dengan batalnya disahkan revisi UU Pilkada maka yang berlaku saat ini adalah putusan MK. Adapun putusan MK itu karena gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

VIVA.co.id

25 Juli 2025