Mendikti Satryo Didemo Ratusan ASN, DPR: Evaluasi Internal yang Transparan untuk Telusuri Kebenaran

Jakarta, VIVA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Tekenologi (Kemendiktisaintek) melakukan evaluasi internal. Permintaan itu usai aksi unjuk rasa ratusan aparatur sipil negara (ASN) di kantor Kemendikti.

Hetifah juga mendorong dilakukan penelusuran terkait dugaan Mendikti Saintek Satryo S Brodjonegoro yang memberhentikan ASN secara mendadak.

"Menurut saya apapun masalahnya, sebaiknya Kemendiktisaintek segera melakukan evaluasi internal yang transparan dan independen guna menelusuri kebenaran tudingan terhadap Pak Satryo," kata Hetifah kepada awak media, Selasa, 21 Januari 2025.

Dia juga mengingatkan agar Kemendikti Saintek untuk membuka ruang dialog dengan pegawai. Dengan demikian, diharapkan tak ada  yang merasa dirugikan dengan kebijakan menterinya. 

"Selain itu, penting bagi kementerian untuk membuka ruang dialog. Pendekatan secara persuasif, dengan para pegawai yang merasa dirugikan, untuk mencari solusi yang adil dan konstruktif," jelasnya.

Hetifah mengaku prihatin dengan yang terjadi di Kemendikti Saintek. Politikus Golkar tersebut berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik di internal kementerian.

"Kami berharap permasalahan yang terjadi secara internal di lingkungan Kemdiktisaintek RI dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh Kemdiktisaintek RI," ujarnya.

Pun, dia menambahkan Komisi X DPR terus memonitor permasalahan ini. Dia menekankan phaknya akan mencermati aspirasi dari ASN di Kemendiktisaintek.

"Sudah menjadi kewajiban DPR untuk menerima berbagai aspirasi atau pengaduan terhadap permasalahan yang dihadapi warga masyarakat, termasuk ASN," lanjut Herifah.

"DPR berkomitmen untuk menjaga dan memacu kinerja mitra-mitra komisinya, sehingga setiap permasalahan yang muncul dan perkembangan akan dicermati," imbuhnya.

 

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

VIVA.co.id

25 Juli 2025