Survei LSI Bilang 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku, PDIP: Itu Pesanan

Jakarta, VIVA – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli mengatakan bahwa hasil survei LSI yang menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat kasus korupsi Harun Masiku merupakan pesanan semata. Ia juga menuding hasil survei itu merupakan penggiringan opini negatif.

"Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif yang menurut informasi yang kami dapat berdasarkan "pesanan" dari lawan politik PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan," ujar Guntur dalam keterangannya, Senin, 10 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan hanya 38,2 persen publik yang mengaku tahu kasus Hasto dan Harun Masiku. Dari situ, kata Guntur, disebut 77 persen publik yakin Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku.



Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK

Photo :

• VIVA.co.id/Zendy Pradana

"Artinya hanya 20-an persen masyarakat yang yakin Hasto terlibat. Tapi kenapa framing pemberitaan berita menjadi 77 persen masyarakat yakin Hasto terlibat Harun Masiku?," ujar Guntur.

Ia pun membandingkan dengan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sangat besar dan berdampak kepada masyarakat Indonesia secara langsung. Guntur pun membawa-bawa nama Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Mengapa yang dipilih kasus Hasto yang tidak ada kerugian negara sama sekali, bukan kasus-kasus lain yang lebih ramai dan berdampak langsung pada masyarakat, misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia, hingga coretan Adili Jokowi, kasus pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dll apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?," kata Guntur.

Guntur menilai lembaga survei tak seharusnya membuat hasil yang menggiring opini publik. Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut tidak layak dipakai.

"Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari "lawan politik". Kedua, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya kita hormati proses peradilan jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik apalagi duit," ujar Guntur.

"Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai. Sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) membeberkan hasil temuannya terkait kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam survei LSI, sebanyak 77 persen masyarakat percaya bahwa Hasto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. Hal itu terkuak dalam survei yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025. 

"Langkah KPK (menetapkan Hasto sebagai tersangka) didukung oleh masyarakat, masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, pada Minggu, 9 Februari 2025.

Secara rinci, 15,3 persen responden menjawab sangat percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Sementara 61,7 persen responden menyatakan percaya Sekjen PDIP terlibat korupsi tersebut.

Di lain sisi, hanya sebanyak 15,5 persen masyarakat yang kurang percaya Politikus PDIP itu terlibat dalam kasus Harun Masiku. Responden yang menjawab tidak percaya sama sekali pun hanya sebesar 0,9 persen.

"Ada 77 persen masyarakat percaya bahwa Sekjen PDIP itu memang terlibat kasus Harun Masiku, kasus yang sudah berlangsung cukup lama. Jadi ini cerminan salah satu atau penyebab mengapa masyarakat di depan tadi memberikan penilaian yang masih positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Jadi kasus Hasto Kristiyanto ini cukup memberi citra positif kepada KPK sehingga kinerja pemberantasan korupsi dianggap baik," kata Djayadi  Hanan.

Halaman Selanjutnya

Guntur menilai lembaga survei tak seharusnya membuat hasil yang menggiring opini publik. Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut tidak layak dipakai.