DPR Buka Suara soal Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Ilustrasi Pertamina
Sumber :
  • Instagram

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim angkat bicara mengenai terkuaknya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Dimana dalam kasus ini, tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan memaksakan impor minyak mentah yang mengakibatkan tidak maksimalnya serapan produksi minyak dalam negeri. Para tersangka juga mengoplos minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim

Photo :
  • Istimewa

Sosok yang akrab disapa Gus Rivqy ini menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Dia menyebut modus korupsi minyak yang dilakukan sejumlah oknum itu dilakukan secara terstruktur.

“Modus korupsi ini dilakukan secara terstruktur karena melibatkan beberapa posisi struktural dengan peran yang berhubungan dalam tata niaga pengelolaan minyak di PT Pertamina,” ujar Gus Rivqy, Selasa, 26 Februari 2025.

Selain itu Gus Rivqy juga mengomentari terkait dugaan kerugian yang dialami konsumen dari masalah kekeliruan pencatatan Pertalite dan Pertamax pada kasus korupsi ini di media sosial.

Direktur Optimasi Feedstok PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddi

Photo :
  • Antara

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan bahwa mesti dibuktikan dahulu dengan meminta keterangan para ahli. 

Sidang Vonis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Digelar 25 Juli

"Yang terjadi sekarang kan ada perbedaan pandangan dan pernyataan antara Pertamina dan Kejagung terkait masalah RON 90 Pertalite yang disebut RON 92 Pertamax," ujar Gus Rivqy.

"Terpenting dukungan harus diberikan kepada semua pihak yang ingin memberantas korupsi, khususnya pada perusahaan BUMN yang ada," ujar Gus Rivqy. 

Kepala Otorita Sebut IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik di 2028
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda

DPR Mau Panggil OIKN buat Bahas IKN Diisi Oleh Kementerian dan BUMN

DPR mau panggil OIKN untuk membahas usulan wilayah IKN diisi oleh kementerian hingga BUMN

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025