Dituding Hasto Sebagai Dalang Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

Solo, VIVA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait video pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam video viral yang diunggah akun YouTube koreksi_org itu, Hasto menuding mantan Wali Kota Solo itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dari revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Jokowi pun membeberkan terkait kronologi revisi UU KPK  karena yang awal memasukkan rencana revisi UU KPK itu berasal dari DPR. Ia meminta untuk melihat ke belakang lagi terkait proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

“Gini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi, dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo pada Rabu, 26 Februari 2027.



Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Photo :

• Foto: Antara

Lebih lanjut, dia mengungkapkan setelah tahun 2015 gagal terkait pembahasan rencana revisi itu, kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga sempat muncul untuk melakukan revisi tetapi kembali gagal. Tetapi revisi tersebut akhirnya bisa masuk ke prolegnas pada tahun 2019.

“2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR. Dah gitu aja,” ucapnya.

Lantas ketika disinggung mengenai keputusannya yang mengeluarkan surat presiden, Jokowi pun mengatakan bahwa surat tersebut keluar karena semua fraksi di DPR menyetujuinya.

“Ya surpresnya (surat presiden) itu, kalau semua fraksi di DPR menyetujui, ya presiden kalau tidak (mengeluarkan surpres) ya musuhan dengan fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, bukan dari sini (sambil menunjuk hati), bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya,” kata dia.

“Dan sampai setelah diundangkan, saya akhirnya juga tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku, nggih,” imbuhnya.

Sedangkan mengenai tudingan Hasto bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowi untuk memuluskan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa semua tuduhan itu hanyalah karangan cerita Sekjen PDIP.

“Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah gitu aja. Saya kira itu aja. Hubunganya apa (untuk memuluskan Gibran dan Bobby), coba pakai logika dong kita itu, pakai logika, untuk apa? Masak untuk mengegolkan hal-hal yang kecil pemilihan wali kota. Yang benar aja. Logika kita, kita pakai lah,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

“Ya surpresnya (surat presiden) itu, kalau semua fraksi di DPR menyetujui, ya presiden kalau tidak (mengeluarkan surpres) ya musuhan dengan fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, bukan dari sini (sambil menunjuk hati), bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya,” kata dia.