Komisi II DPR Tekankan Pengawasan Jika PSU digelar saat Ramadan

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menilai tak masalah pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah digelar saat bulan Ramadan atau atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Tetapi, ia menekankan yang terpenting adalah pengawasan saat PSU dilaksanakan. 

Dede mengingatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Sehingga, kata dia, putusan yang memerintahkan pelaksanaan PSU harus dilaksanakan.

"Kalau keputusan MK itu final and binding, hanya yang penting adalah pengawasannya," kata Dede dikutip Kamis, 6 Maret 2025. 

Diketahui, saat ini Komisi II DPR yang bermitra dengan penyelenggara pemilu, tengah intens mendengarkan masukan/pandangan sejumlah pakar terhadap sistem politik dan sistem pemilu dalam rangka revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Menurut Politikus Demokrat itu, pengawasan PSU pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri perlu dilakukan secara ekstra, guna menutup celah terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah bersengketa itu.

"Sudah kami sebutkan pada saat itu, di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran, kita perlu evaluasi, perlu pemantauan ekstra, jangan sampai nanti bantuan-bantuan yang berlebihan dengan tujuan untuk kampanye. Itu kita pikirkan juga bersama," ujarnya.

Terkait kepastian pembiayaan untuk dapat menyelenggarakan PSU di 24 daerah, Dede memastikan Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas hal tersebut pada Senin, 10 Maret 2025.

"Mestinya tanggal 7 (Maret) ya, tapi kami baru dapat jadwal hari Senin (10 Maret). Jadi hari Senin, kami akan mendengar dari pemerintah, PSU ini kesanggupannya seperti apa," imbuhnya. 

Survei: Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Disusul MK dan KPK

Survei nasional Polling Institute menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi.

VIVA.co.id

24 Agustus 2025