Deddy Sitorus Sebut Ada 'Utusan' Minta Hasto Mundur dari Sekjen-Jokowi Jangan Dipecat dari PDIP

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengaku ada pihak yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Hal tersebut disampaikan Deddy dalam konferensi pers di DPP PDIP, pada Rabu, 12 Maret 2025.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur," kata Deddy.

Tak hanya itu, pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga meminta Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipecat dari PDIP. Kemudian, kata Deddy, ada 9 orang PDIP yang menjadi target polisi dan KPK.



Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kenakanan Rompi Tahanan KPK

Photo :

• VIVA.co.id/M Ali Wafa

"Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ujarnya.

Deddy menyebut orang yang meminta itu bukan orang sembarangan. Maka, PDIP menilai kasus yang menjerat Hasto merupakan tindakan sewenang-wenang.

"Jadi itu lah salah satu dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," kata Deddy.

"Karena seharusnya kalau memang KPK ingin menjadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy memberikan dukungan penuh kepada Hasto untuk menghadapi proses hukum yang berjalan di KPK. PDIP, selalu menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia," ujar dia.

PDIP juga yakin proses hukum yang berjalan di KPK ini ada unsur politis. Bahkan, politik balas dendam. 

"Kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakkan fungsi-fungsi penegakkan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDIP dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai," tuturnya.

Halaman Selanjutnya

"Karena seharusnya kalau memang KPK ingin menjadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK," imbuhnya.