Walau jadi Tersangka Kasus Suap di KPK tapi Bagi PDIP Hasto Kristiyanto Itu Tahanan Politik

Jakarta, VIVA - Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, juga perintangan penyidikan hingga kini ditahan. Tapi bagi PDIP, Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu adalah tahanan politik.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menegaskan bahwa Sekjen Hasto Kristiyanto merupakan tahanan politik. Pihaknya melihat Hasto dijerumuskan dan dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Kami meyakini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam, dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," ujar Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

PDIP menilai bahwa kasus Hasto sebagai kriminalisasi hukum, dan menggiring opini publik melalui hasil survei. Kasus yang menjerat Hasto juga dinilai menciderai cita-cita penegakan hukum.

"Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan, dan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto, sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut, tentu saja menciderai cita-cita ideal penegakan hukum, dan khususnya pemberantasan korupsi," jelasnya.

PDIP menegaskan bakal melawan praktik-praktik pembajakan institusi penegakan hukum. Salah satunya, dengan memberikan dukungan penuh terhadap Hasto dalam kasus yang menjeratnya. 

"Kami memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK," pungkasnya.

KPK Bakal Panggil Nadiem Makarim Tanggal 7 Agustus

KPK mengaku penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek telah berprogres secara positif.

VIVA.co.id

6 Agustus 2025