Oso Sebut Megawati dan Prabowo Bersahabat, Tak Bisa Dipisahkan
- Antara FOTO
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tak bisa dipisahkan. Persahabatan Megawati dan Prabowo disebut sangat baik.
“Prabowo dengan Bu Mega itu nggak bisa didekat-dekatkan. Memang mereka dekat kok. Pak Prabowo dengan Bu Mega itu memang enggak bisa dipisahkan,” kata Oso kepada wartawan di Jakarta Selatan, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso)
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Oso menilai banyak pihak yang memprediksi Presiden Prabowo dan Megawati memiliki kerenggangan. Namun, hal itu hanyalah prediksi semata.
“Itu namanya prediksi. Prediksi itu boleh bermacam-macam, tapi faktanya ini,” ucap dia.
Ia menambahkan tak sedikit pihak yang ingin mencoba memisahkan Prabowo dengan Megawati. Namun, kata Oso, persahabatan kedua tokoh tersebut sangatlah kuat.
"Persahabatan susah untuk dipisahkan. Kecuali kalau sudah bercerai. Ya kan? Atau menceraikan diri. Kalau sudah menceraikan diri emang susah untuk baik. Tapi kalau ini belum pernah bercerai," pungkasnya.
Megawati Dukung Pemerintahan Prabowo
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang tidak akan masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
Walaupun berada di luar Kabinet Merah Putih, Megawati memastikan PDIP tidak akan menjadi partai oposisi. Sikap resmi ini merupakan hasil Kongres Ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati.
Presiden Prabowo Subianto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wapres Gibran
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Megawati menegaskan, dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo tidak bersifat mutlak. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap kritis dan tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden ke-5 Republik Indonesia itu. Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan partai bukan ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Proklamator Soekarno.