Bahlil soal Peluang PDIP Masuk Kabinet: Hak Prerogatif Presiden

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 28 Juni 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar lebih jauh mengenai peluang PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet usai Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak-adik.

Megawati Hadiri Bimtek PDIP di Bali, Ganjar Bantah Sekalian Kongres Partai

Bahlil menyebut keputusan PDIP masuk kabinet atau tidak merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden.

"Wah itu hak prerogatif presiden. Pokoknya sebangsa setanah air kita harus baik," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juli 2025.

Prabowo Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie: Beliau Banyak Kasih Nasihat Saya

Bahlil tidak merespons lebih jauh saat ditanya apakah PDIP akan mengancam Golkar jika masuk kabinet.

Dia hanya menekankan hubungan ke sesama partai harus berjalan baik, meskipun di luar pemerintahan.

Puan Tegaskan Soliditas Kepemimpinan Megawati jadi Kunci Kekuatan PDIP

"Harus baik dong," ungkap dia. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) layaknya seperti kakak-adik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara peresmian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Turut hadir Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam acara tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih

Photo :
  • Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

“Nuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno Bapak saya juga, mungkin kalau dipotong ini (dada) yang keluar Marhaen juga ini,” kata Prabowo.

“Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak-adik ini,” sambungnya.

Prabowo kemudian bicara soal demokrasi Indonesia yang tidak berbeda dengan barat. Dia menyebut tidak semua harus berada dalam satu pemerintahan.

“Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu. Memang benar harus ada yang di luar, koreksi kita gitu, ngoreksi tapi ya sedulur, ya kan?” ucapnya.

“Kalau bahasanya itu Jaksa Agung, hopeng, bahasanya Pak Utut (Komisi I DPR RI), hopeng, karena suhunya sama dia ini,” lanjut Prabowo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya