PDIP Tolak Usulan Cak Imin soal Gubernur Dipilih Pemerintah Pusat

Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal gubernur dipilih oleh pemerintah dan bupati dipilih oleh DPRD. PDIP menilai kepala daerah seharusnya dipilih oleh rakyat.

"Sikap kita sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi," ucap Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 25 Juli 2025.

Kendati demikian, Komarudin mengaku tak masalah dengan usulan Cak Imin itu. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.

"Sikap kita jelas, reformasi itu untuk kita melakukan perubahan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah kalau kita meroboh konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total. 

Hal itu disampaikan Cak Imin di depan Presiden RI Prabowo Subianto dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.

"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya," kata Cak Imin dalam sambutannya.

Dia juga mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau setidaknya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari masing-masing daerah.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak," tutur dia.

Usulan tersebut kata Cak Imin cukup menantang karena menuai banyak penolakan. Namun, dia menegaskan PKB mengusulkan hal tersebut demi efektivitas percepatan pembangunan. 

"Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi," ungkap Cak Imin.

Politikus PDIP Soal Amnesti Hasto: Langkah Prabowo Junjung Tinggi Semangat Rekonsiliasi

Politikus PDIP, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi atas sikap kenegarawanan Prabowo dalam memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto

VIVA.co.id

2 Agustus 2025