4 Fokus RAPBN 2021: Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19
Jumat, 14 Agustus 2020 - 15:44 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah strategi kebijakan anggaran tahun 2021 di tengah bayang-bayang ketidakpastian global maupun domestik sebagai imbas pandemi COVID-19.
Program pemulihan ekonomi nasional, kata Jokowi, akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kemudian, kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.
Baca: Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Kisaran 4,5-5,5 Persen
Baca Juga :
Survei LSI Denny JA Sebut 74,6 Persen Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ada 3 Alasan
Secara umum, rancangan kebijakan RAPBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
"Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," kata Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di DPR, Jumat 14 Agustus 2020.
Di samping itu, terang Jokowi, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan, antara lain reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, serta reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.
"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,’” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu. (art)
Heboh Laporan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan Polisi, TPUA Ngamuk: Selayaknya Tidak Dihentikan!
TPUA menyatakan keberatan atas keputusan Bareskrim Polri yang menghentikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
VIVA.co.id
1 Agustus 2025
