Bangun Istana dan Kantor Presiden di IKN, PT PP Raih Kontrak Rp 2,9 Triliun

VIVA Bisnis – PT PP (Persero) Tbk kembali memenangkan dua kontrak baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kontrak tersebut senilai Rp 2,9 triliun.

Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi menjelaskan kedua proyek tersebut adalah pembangunan bangunan gedung kantor presiden kawasan istana kepresidenan senilai Rp 1,56 triliun. Serta pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara pada kawasan istana kepresidenan senilai Rp 1,34 triliun.

PTPP, lanjut Bakhtiyar, menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

“Dengan bertambahnya dua proyek ini, PTPP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp 2,9 Triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini," kata Bakhtiyar dalam keterangannya, Senin 31 Oktober 2022.



Pembangunan jalan lingkar sepaku yang menjadi konektivitas menuju IKN.

Photo :

• Dok. PUPR

"Tentunya kami akan memberikan kualitas terbaik sesuai trademark PP dengan mengedepankan inovasi, teknologi dan keselamatan di setiap proyek yang kami jalankan,” lanjutnya.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek pembangunan di IKN dengan total nilai Rp 1,47 triliun. Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp 687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp 423,8 Miliar.

Kemudian Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) tahap I senilai Rp 83,2 miliar, dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) tahap II senilai Rp 280,2 miliar.

Adapun hingga saat ini perolehan kontrak baru PTPP tercatat sebesar Rp 19,3 triliun atau naik sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2021.

“Saat ini perseroan masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan.” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Kemudian Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) tahap I senilai Rp 83,2 miliar, dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) tahap II senilai Rp 280,2 miliar.