Pemerintah Nyatakan Utang Nirwan dan Indra Bakrie ke Negara Telah Lunas

Ilustrasi utang.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA Bisnis – Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menyatakan, utang PT Usaha Mediatronika Nusantara sebesar Rp 22.677.129.204 (Rp 22,6 Miliar) telah dibayar lunas ke PUPN.

7 Strategi Efektif Melunasi Utang Tanpa Harus Menderita

"Terhadap pengurusan piutang negara atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara, adalah benar perusahaan tersebut telah membayar lunas utang pokoknya sebesar Rp22.677.129.206,00 dan juga telah melunasi biaya administrasinya," kata Anggota PUPN Cabang Jakarta, Des Arman kepada VIVA, Selasa, 20 Desember 2022.

Adapun pembayaran utang dilakukan melalui rekening Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan nota kredit nomor: CN-59/VI/22 tanggal 28 Juni 2022.

Jangan Nekat, Inilah Daftar Negara yang Gak Direkomendasikan Buat Tujuan Kabur Aja Dulu

Ilustrasi utang-piutang.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Tembusan surat ini juga disampaikan ke sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satgas BLBI. Antara lain Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatii, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) Rionald Silaban, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kepala KPKNL Jakarta III.

Punya Utang Rp136 Miliar, Raffi Ahmad: Ya Namanya Juga . . .

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban.

Photo :
  • VIVA/Anisa Aulia

Sebelumnya, diketahui bahwa pengurus PT Usaha Mediatronika Nusantara sempat dipanggil Satgas BLBI dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur eks Bank Putra Multikarsa. Di antaranya adalah Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warouw dan Anton Setianto. Berdasarkan pengumuman terbaru, pernyataan utang lunas telah sampai kepada pengurus PT Usaha Mediatronika Nusantara.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid

Nusron: Tanah di Badan Sungai Harus Disertifikasi Atas Nama Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat HPL.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2025