Tarif Mahal Taman Nasional Komodo Belum Dicabut, Pengelola Dinilai Membangkang Pemerintah
- Jo Kenaru (Manggarai-NTT)
VIVA Bisnis – PT Flobamor selaku pengelola pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) rupanya tidak
menunjukkan tanda-tanda bakal mencabut tarif mahal masuk ke Taman Nasional Komodo yang berlaku sejak 15 April 2023.
PT Flobamor dinilai membangkang rekomendasi yang disampaikan Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meninjau ulang tarif mahal yang dibebankan kepada wisatawan.
Pembangkangan PT Flobamor terhadap perintah pembatalan tarif mahal untuk paket wisata di Loh Liang Pulau Komodo dan Padar Selatan itu dinyatakan petugas PT Flobamor dalam video yang beredar luas.
Dalam video yang ditonton VIVA, petugas tersebut bahkan menyebut surat yang dikirim KSP dan KLHK hanya bersifat rekomendasi bukan surat perintah.
Dalam video yang viral tersebut, staf PT Flobamor menjawab pengunjung yang bertanya kenapa kenapa PT Flobamor berani melawan perintah KSP yang notabene merupakan perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo.
"Itu KSP bunyinya meminta tapi kalau belum ada konfirmasi dari PT Flobamor ini masih berjalan dan untuk misalnya kalau memang dicabut itu haknya KLHK. Persoalannya kan tidak tidak ada surat dari KLHK untuk mencabut. Kalau misalnya mencabut pun dari PT Flobamor, silakan, karena itu wilayahnya KLHK, PT Flobamor tidak bisa bilang tidak. Soalnya suratnya tidak berbunyi seperti itu untuk mencabut izin tidak," klaim petugas PT Flobamor di Pulau Komodo.
Wisatawan asing di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT
- Jo Kenaru
Seperti diberitakan sebelumnya KSP dan KLHK menerbitkan rekomendasi pembatalan tarif mahal di Taman Nasional Komodo. Perintah pencabutan itu seharusnya dilaksanakan PT Flobamor sebelum pelaksanaan ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo Manggarai Barat 9-11 Mei 2023 lalu.
Lecehkan Istana
Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT, Agus Bataona menilai pernyataan petugas PT Flobamor tersebut merupakan gambaran sikap direksi PT. Flobamor yang memang tidak menaati rekomendasi Istana.
"Itu sedang melecehkan rekomendasi peringatan yang tegas dan jelas dari KSP yang mewakili istana dan KLHK yang tegas menyatakan bahwa tarif masuk kembali ke harga lama," kata Agus Bataona, Senin 22 Mei 2023.
