Kemenkeu Respons Rencana Prabowo Bentuk Badan Baru hingga Kementerian Perumahan

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara, soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk badan dan kementerian baru di masa pemerintahannya. 

Adapun rencana ini di antaranya Prabowo akan membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Merespons hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan terkait anggaran persiapan pembentukan badan baru itu akan dibahas oleh tim Prabowo-Gibran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

"Oh, itu tanya ke tim yang baru saja. Saya belum terlalu ter-update," ujar Febrio saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Sebagaimana diketahui, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana besar Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hashim mengatakan, bahwa sektor perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Ini satu hal yang menjadi driver for growth di masa depan. Saya sangat yakini adalah perumahan," ujar Hashim.

Hashim Djojohadikusumo

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong
Cerita Prabowo Bertemu Anak di Klaten Belum Dapat MBG: Tersentak Hati Saya

Hashim menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini bukanlah untuk bagi-bagi kursi menteri, melainkan untuk memastikan fokus pada tugas-tugas yang spesifik. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan," kata Hashim.

Prabowo Kritik Mahzab Neoliberal: Kekayaannya Baru Menetas 200 Tahun
Mensesneg RI, Prasetyo Hadi

Istana Tegaskan Amplop Kondangan Tak Kena Pajak

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu amplop kondangan atau hajatan dikenai pajak.

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2025