BPS Ungkap Impor Pakaian Jadi Masih Banjiri Pasar RI, Didominasi dari Tiongkok

Pakaian bekas impor
Sumber :
  • ANTARA/Rosa Panggabean

Jakarta, VIVA – Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, sampai saat ini impor pakaian jadi masih membanjiri Indonesia.

Belum Berubah Sejak 1998, BPS Bakal Perbarui Metode Penghitungan Angka Kemiskinan

Dia mengatakan, beberapa negara utama yang menjadi asal impor dari pakaian jadi itu antara lain yakni dari Tiongkok, Vietnam, dan Bangladesh.

"Negara utama impor pakaian jadi untuk Indonesia yakni dari Tiongkok dengan kontribusi sebesar 42,69 persen, dari Vietnam 10,48 persen, dan dari Bangladesh 8,95 persen," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin, 16 Desember 2024.

Beras dan Rokok Jadi Penyebab Angka Kemiskinan di Jakarta Naik

Dia pun merinci, impor pakaian dan aksesorisnya (rajutan, kode HS61) mencapai 2,06 juta kg pada November 2024, atau naik 8,44 persen dibandingkan bulan Oktober 2024.

"Dengan nilai mencapai US$24,48 juta pada November 2024," ujarnya.

Soroti Fenomena 'Rojali', BPS: Masyarakat Kelas Atas Mulai Tahan Konsumsi

Bea Cukai sita pakaian bekasi asal impor

Photo :
  • Bea Cukai

Sementara impor pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan, kode HS62) pada November 2024, dilaporkan naik 22,45 persen mencapai 1,91 juta kg dengan nilai mencapai US$24,57 juta, dibandingkan dengan bulan Oktober 2024.

Kemudian untuk barang tekstil jadi lainnya (kode HS63), tercatat turun 5,84 persen menjadi 4,15 juta kg pada November 2024. Namun, Amalia melaporkan bahwa nilai impornya justru naik menjadi US$11,52 juta.

Dia menjelaskan, impor pakaian jadi khususnya yang masuk dalam kelompok HS tekstil dan produk tekstil, tercatat naik sekitar 10,53 persen pada November 2024 dibandingkan dengan bulan Oktober 2024 lalu.

[dok. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 16 Desember 2024]

Photo :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

"Total impor tekstil dan produk tekstil pada November 2024 mencapai 198,81 juta kg atau meningkat 12,20 persen, dengan nilai mencapai US$851,54 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya.

Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS

Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan versi Bank Dunia

BPS mengungkap alasan belum mengadopsi garis kemiskinan Bank Dunia terbaru menggunakan PPP 2021 dalam penghitungan jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia Maret 2025.

img_title
VIVA.co.id
26 Juli 2025