BPS Catat Deflasi 0,76 Persen pada Januari 2025, Tarif Listrik Jadi Penyumbang Utama

Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara month-to-month (mtm) pada Januari 2025.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar mengatakan, hal ini merupakan deflasi pertama yang terjadi sejak September 2024, dengan penyumbang terbesar dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya mencapai sebesar 9,16 persen.

"Kelompok ini memberikan andil deflasi sebesar -1,44 persen dengan penyumbang utama deflasi pada Januari 2025 berasal dari komoditas tarif listrik," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Dia menambahkan, tarif listrik mengalami deflasi sebesar 32,03 persen dan telah berkontribusi terhadap deflasi sebesar 1,47 persen. Hal itu sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan diskon 50 persen yang diumumkan oleh pemerintah, yang telah dimulai pada 1 Januari 2025.

Selain itu, komoditas lain yang juga berkontribusi pada deflasi itu antara lain yakni tomat dengan deflasi sebesar 0,03 persen, ketimun, tarif kereta apibdan tarif angkutan udara, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Namun komoditas lain yang punya andil inflasi adalah cabai merah dan cabai rawit, yang kontribusinya terhadap inflasi masing-masing adalah sebesar 0,19 persen dan 0,17 persen. L

"Kemudian ikan segar, minyak goreng, dan bensin, memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03 persen" ujar Amalia.

Kemudian jika dilihat dari komponennya, deflasi Januari 2025 didorong oleh komponen harga diatur pemerintah. Dengan komponen inti inflasi sebesar 0,30 persen, hal itu berkontribusi pada inflasi sebesar 0,20 persen.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah minyak goreng, emas perhiasan, biaya sewa rumah, kopi bubuk, mobil dan sepeda motor," ujarnya.

Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan versi Bank Dunia

BPS mengungkap alasan belum mengadopsi garis kemiskinan Bank Dunia terbaru menggunakan PPP 2021 dalam penghitungan jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia Maret 2025.

VIVA.co.id

26 Juli 2025