DPR Dituntut Jadi Juru Selamat 'Jebakan Betmen' Danantara

Jakarta, VIVA – Peneliti Formappi Lucius Karus, menyoroti beragam potensi penyimpangan dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lucius mewanti-wanti DPR agar mengawasi proyek itu, karena berpotensi disusupi beragam kepentingan.

"Karena itu potensi penyimpangan dari proyek Danantara ini akan sangat terbuka lebar. Di situ lah pilihan penting bagi DPR, apakah mau ikut terjebak dalam permainan, jika memang ada permainan dibalik pembentukan danantara, atau justru mau menjadi juru selamat keuangan negara," kata Lucius dalam keterangan yang dilansir.

Menurut Lucius, DPR punya peran besar, karena ikut membidani Danantara. Jangan sampai BPI Danantara menjadi 'bancakan' oligarki, atau bahkan jadi 'mesin ATM' untuk persiapan momen politik.

Lucius mencontohkan agenda besar pada 2029, yakni pemilihan umum. Dia menilai meski agenda itu masih nanti, namun persiapannya bisa saja dimulai dari sekarang.

"Pada saat yang sama event politik dan pemilu terus saja menuntut ketersediaan dana dalam jumlah besar. Dan kita tahu ada banyak parpol di koalisi yang nampaknya ingin memastikan persiapan finansial menjelang 2029 sudah mulai bisa dipersiapkan dari sekarang," tegas Lucius.

Apalagi, kata dia, Danantara diproyeksikan menjadi super holdings. Artinya, BUMN dengan aset besar bakal disatukan  di sana.

"BUMN selalu menarik karena bisa berpeluang dimanfaatkan sebagai sumber finansial," kata dia.

Menurut Lucius, fungsi pengawasan DPR merupakan harga mati, untuk diberlakukan mengawasi Danantara. Termasuk, dalam menyelami motivasi dari pihak di dalamnya.

"Saya kira sih DPR punya kepentingan untuk memastikan ada control yang sungguh-sungguh terhadap mega-proyek Bernama danantara itu. Jangan sampai Danantara ini justru mengganggu atau menginterupsi proses pembenahan perusahaan-perusahaan yang bernaung sebagai BUMN," tegas Lucius.

Soal Putusan MK Gratiskan Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah

Alokasi pendidikan pada APBN 2025 mencapai 20 persen atau Rp 724 triliun. Namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

VIVA.co.id

1 Juni 2025