Prabowo: Narasi Gaji ASN Dipotong Itu Tidak Benar
Jumat, 14 Februari 2025 - 20:49 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto membantah isu yang menyatakan bahwa ada pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), imbas kebijakan pemangkasan anggaran di tahun 2025.
Baca Juga :
LAN Dorong AS Cerdas Investasi di Era Digital
Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” ujar Prabowo dalam keterangannya Jumat, 14 Februari 2025.
Baca Juga :
Sektor Digital Ditargetkan Sumbang 10 % Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga: ASN Generasi Z Harus Melek Teknologi
Ilustrasi aparatur sipil negara atau ASN
Photo :
- Ist
Prabowo mengatakan, efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.
Baca Juga :
Karyawan yang Punya Skill AI Auto ‘Disayang’ Perusahaan, Gaji Bisa Naik hingga 28 Persen
“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan, langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” tegasnya.
Prabowo menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.
"Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," kata Sri Mulyani.
Basuki Pastikan Pemindahan ASN ke IKN Berlanjut Sesuai Rencana Pemerintah
Kemenpan-RB merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat
VIVA.co.id
31 Juli 2025
