Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Bahlil Akui Sedikit Kecolongan

Jakarta, VIVA – Kasus dugaan korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang di anak usaha PT Pertamina, menguak adanya manipulasi BBM RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Sontak, hal itu langsung memicu kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas BBM yang mereka gunakan, dengan adanya dugaan kasus pengoplosan tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Dia mengaku bahwa sejak awal bertugas di Kementerian ESDM, Dirinya sudah melihat adanya indikasi dari masalah lifting minyak secara nasional dan kaitannya dengan kecenderungan impor yang terus terjadi.

"Menyangkut dengan RON 90 dan RON 92, saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini. Maka penting perlu adanya perbaikan penataan," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

"Tapi ini belum tentu benar ya, ini harus di cek. Ada satu unsur mungkin kelalaian kita sampai kemudian produksi kita itu tidak naik, akibat administrasi akibat kita tidak tegas, yang pada tujuannya impor terus," ujarnya.



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Bahlil mengatakan, sejatinya semua pejabat negara memiliki tujuan-tujuan yang baik dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Namun, Dia tak menyangkal bahwa ada kemungkinan terjadinya kelalaian dalam hal pengawasan, sehingga pemerintah kecolongan dengan adanya kasus yang merebak saat ini.

"Apa yang terjadi beberapa hari ini kita lihat ini niat baiknya pasti semua punya niat baik, semua pejabat pasti punya niat baik mau di kementerian mana pun. Cuma mungkin ada bagian yang tidak kita fokuskan, ada sedikit yang kecolongan lah," kata Bahlil.

Mengatasi masalah tersebut, Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengevaluasi izin-izin impor BBM, yang tadinya berlaku untuk satu tahun menjadi hanya 6 bulan supaya bisa dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali.



Pertamina jamin bukan Pertamax penyebab mobil rusak di Cibinong [dok. Humas Pertamina]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

"Nah, makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus. Tapi kita bikin per 6 bulan, supaya ada evaluasi per 3 bulan," ujar Bahlil.

Hal itu seiring dengan kebijakan ekspor minyak yang akan diarahkan pemerintah untuk menggunakan skema blending, agar seluruh pengolahan minyak bisa dilakukan di dalam negeri alih-alih untuk tujuan ekspor.

"Sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu di ekspor, di zaman kami sekarang udah enggak kita izinin ekspor. Nanti yang bagus, kita suruh blending. Yang tadinya enggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Caranya gimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus, agar spek di refinery kita itu masuk," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Mengatasi masalah tersebut, Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengevaluasi izin-izin impor BBM, yang tadinya berlaku untuk satu tahun menjadi hanya 6 bulan supaya bisa dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali.