10.000 PNS Kena Pemangkasan Gara-gara Efisiensi Anggaran

Jakarta, VIVA – Pemerintah Hong Kong berencana memangkas 10.000 posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam upaya mengendalikan defisit yang semakin membengkak. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI), guna menghadapi tantangan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta lesunya sektor properti.

"Kebijakan ini memberikan jalur yang jelas menuju keseimbangan fiskal dalam anggaran operasional secara bertahap dan terencana," kata Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan, dalam pengumuman anggaran tahunan kota tersebut, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 27 Februari 2025.

Chan menegaskan, sebanyak 10.000 posisi PNS akan dipangkas hingga April 2027, dengan pengurangan 2 persen per tahun selama dua tahun ke depan. Selain itu, gaji pegawai negeri juga akan dibekukan sepanjang tahun ini.

Sebagai bagian dari program konsolidasi fiskal yang diperkuat, pemerintah menargetkan pemangkasan belanja publik sebesar 7 persen hingga tahun anggaran yang berakhir pada 31 Maret 2028. "Langkah ini akan membangun fondasi fiskal yang berkelanjutan untuk pengembangan di masa depan," kata dia.

Kebijakan pemangkasan ini diambil setelah anjloknya pendapatan dari penjualan lahan, yang membuat defisit fiskal Hong Kong melonjak menjadi HK$87,2 miliar atau setara Rp184,3 triliun, hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya sebesar HK$48,1 miliar atau setara Rp101,7 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mengalokasikan dana sebesar HK$1 miliar atau setara Rp2,1 triliun untuk mendukung penelitian dan pengembangan AI. Hal ini sejalan dengan dorongan China dalam mengembangkan teknologi tinggi, termasuk robotika dan kecerdasan buatan, guna meningkatkan kemandirian di sektor tersebut.

Hong Kong sebagai ekonomi kecil yang terbuka juga terdampak perlambatan ekonomi China serta meningkatnya ketegangan antara China dan AS. Presiden Donald Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Beijing, termasuk mengenakan tarif tambahan 10 persen terhadap barang-barang dari China dan Hong Kong.

Kondisi keuangan Hong Kong semakin tertekan dalam tiga tahun terakhir akibat anjloknya pendapatan dari premi lahan, biaya yang dibayarkan pengembang untuk penggunaan lahan. Harga properti di kota itu telah merosot hampir 30 persen, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menjual lahan komersial dalam tahun mendatang. 

Sebagai gantinya, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa lahan komersial menjadi kawasan hunian. Secara historis, penjualan lahan menjadi sumber pendapatan utama bagi Hong Kong, menyumbang lebih dari 20 persen penerimaan negara. 

Namun kini, angkanya turun drastis menjadi sekitar 5 persen. Saat ini, cadangan fiskal Hong Kong berada di angka HK$647,3 miliar atau setara Rp1.368,8 triliun.

"Kita menghadapi lingkungan internasional yang semakin kompleks dengan perubahan besar dalam satu abad terakhir. Meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme telah menciptakan lanskap politik dan ekonomi global yang terfragmentasi," pungkas Chan.

Halaman Selanjutnya

Hong Kong sebagai ekonomi kecil yang terbuka juga terdampak perlambatan ekonomi China serta meningkatnya ketegangan antara China dan AS. Presiden Donald Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Beijing, termasuk mengenakan tarif tambahan 10 persen terhadap barang-barang dari China dan Hong Kong.