Selain Takaran Dikurangi, Anggota Komisi VI Ungkap Ada Juga MinyaKita Palsu

Jakarta VIVA – Pemerintah diminta melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pemalsuan MinyaKita. Kecurangan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Anggota Komisi VI DPR RI, M Sarmuji menilai, kecurangan yang dilakukan oknum-oknum penyeleweng takaran MinyaKita tersebut sudah sangat vulgar.

“Kerugian masyarakat sudah sangat banyak, pelanggaran yang dilakukan oknum ini sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi perilaku usaha terkait ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai sebenarnya" ujar Sarmuji yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI,di komplek Senayan DPR RI, Rabu 12 Maret 2025.

Sarmuji juga meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap produsen yang memiliki izin  produksi. Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan produsen agar segera mencabut  izin usaha dan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai undang undang perlindungan konsumen.

"Pengusutan juga harus dilakukan kepada oknum Perusahaan produsen  yang tidak sama sekali terdaftar akan tetapi melalukan kegiatan produksi yang mengatasnamakan produk MinyaKita, karena saya juga mendapatkan laporan praktik kecurangan dalam peredaran minyak goreng curah berlabel MinyaKita palsu," tambahnya.

Perlindungan terhadap konsumen harus jadi prioritas utama, lanjut Sarmuji. Sebab, marak juga beredar minyak goreng subsidi ini dengan kemasan yang mirip tetapi dijual dengan harga mahal dan dengan takaran yang tidak sesuai. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi MinyaKita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Saya juga mendapatkan banyak laporan tentang pengurangan takaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan dengan cara mengganti label dan mengurangi kuantitas takaran minyak,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan harus bisa menemukan oknum produsen dan jaringan distribusinya dengan secepatnya-cepatnya. Kerugian masyarakat sudah sangat besar Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai wewenang langsung dalam menerima keluhan yang tidak sesuai dengan aturan. 

Oleh karena itu, Sarmuji juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi sangat diperlukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal. "Pelanggarannya sudah sangat berat, wajib untuk diusut secara tuntas," tegasnya.

Habiburokhman Tegaskan Draf RUU KUHAP Bisa Diakses di Website DPR

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan semua pihak dapat mengakses draf dokumen RUU KUHAP melalui website DPR RI.

VIVA.co.id

17 Juli 2025