Tak Hanya Usia, Menaker Hapus Syarat Good Looking dan Tinggi Badan dalam Rekrutmen Kerja
Kamis, 29 Mei 2025 - 11:04 WIB
Sumber :
- Freepik.com
Jakarta, VIVA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengakui bahwa masih terdapat iklim rekrutmen tenaga kerja yang diskriminatif, yang kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Tanah Air.
Baca Juga :
Bill Gates Ungkap 3 Pekerjaan Ini Tak Akan Digantikan AI hingga 100 Tahun ke Depan, Minat Ganti Profesi?
Dia menjelaskan, diskriminasi itu mencakup batasan usia, berpenampilan menarik, status pernikahan, tinggi badan, warna kulit, suku, dan lain sebagainya. Sebab, hal itu bertentangan dengan UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
"Dinamika praktik rekrutmen tenaga kerja masih menunjukkan tantangan praktik diskriminatif," kata Yassierli, dikutip Kamis, 29 Mei 2025.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli
Photo :
- ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira
Hal itulah yang membuatnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja.
Yassierli menjelaskan, SE tersebut diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemberi kerja terhadap prinsip non-diskriminatif, sekaligus pedoman agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil.
Terkait pembatasan usia, Dia menekankan bahwa hal itu hanya boleh dilakukan atas beberapa kondisi.
Misalnya, apabila tenaga kerja yang dibutuhkan karena karakteristik pekerjaan tertentu, dan tidak menyebabkan hilangnya hak memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.
Selain diberlakukan untuk perusahaan swasta, Yassierli menegaskan bahwa SE ini juga berlaku untuk perusahaan BUMN. Sebab, Dia mengakui bahwa terbitnya SE ini berasal dari keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat selama penyelenggaraan job fair.
Dimana masyarakat yang membutuhkan pekerjaan justru dihadapkan pada persyaratan yang diskriminatif dari perusahaan-perusahaan pemberi kerja.
Mengenai payung regulasi larangan diskriminasi itu, Menaker memastikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Dimana isinya juga akan memuat ketentuan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
Halaman Selanjutnya
Misalnya, apabila tenaga kerja yang dibutuhkan karena karakteristik pekerjaan tertentu, dan tidak menyebabkan hilangnya hak memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.
