Pegawai Kemenkeu Berkurang hingga 979 Orang, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah melakukan pengurangan pegawai hingga mencapai 979 orang, atau menyusut sebanyak 1,26 persen.

Dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengurangan itu merupakan hasil dari penerapan kebijakan negative growth dalam program dukungan manajemen, yang dilakukan terhadap aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sehingga jumlah SDM di Kemenkeu mengalami penurunan hampir 1.000 orang, meskipun tugasnya dan volume APBN justru naik," kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR, Selasa, 22 Juli 2025.

Selain itu, penerapan digitalisasi dan aplikasi pada berbagai aspek pekerjaan di Kemenkeu, seperti misalnya dalam hal perjalanan dinas dan berbagai program lainnya, diakui Sri Mulyani juga turut menjadi latar belakang dilakukannya pengurangan pegawai tersebut.

"Saat ini kita juga sudah menggunakan banyak teknologi digital dengan membangun aplikasi, baik untuk (kebutuhan) perjalanan dinas, HR, maupun berbagai program lainnya," ujarnya.

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, program dukungan manajemen lainnya juga mencakup penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi 2,2 juta usaha mikro, dengan capaian sebesar Rp 8 triliun. Lalu ada pula penyaluran beasiswa dokter spesialis bagi 2.020 orang, serta upaya pengembangan super Apps Kemenkeu.

Selanjutnya, Menkeu juga melaporkan soal kinerja positif Kemenkeu di sepanjang tahun 2024 lalu. Dimana pendapatan operasional tercatat tumbuh 2,87 persen mencapai Rp 2.162,5 triliun, sehingga mengalami surplus kenaikan sebesar 1,87 persen.

Menkeu menjelaskan, capaian positif itu merupakan hasil pengumpulan seluruh pendapatan dan belanja, sehingga terciptalah surplus sebesar Rp 2.162 triliun. Meskipun, posisi ekuitas yang sebesar Rp 201,1 triliun tercatat mengalami penurunan mencapai 14,28 persen.

"Namun aset kita berhasil tumbuh 43,46 persen dari peningkatan investasi jangka pendek, dari BLU yaitu Rp 8,1 triliun, dan peningkatan aset tetap sebesar Rp 1,1 triliun," ujarnya.

Istana Tegaskan Amplop Kondangan Tak Kena Pajak

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu amplop kondangan atau hajatan dikenai pajak.

VIVA.co.id

25 Juli 2025