Tarik Investasi Global ke Indonesia, Danantara dan Kemenlu Jalin Kemitraan Strategis

Jakarta, VIVA – Dalam rangka meningkatkan investasi global ke dalam negeri, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menggandeng Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) untuk memperkuat peran diplomasi ekonomi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi transformasi ekonomi nasional.

Kerja sama BPI Danantara dan Kemenlu bertujuan menghadirkan akses terhadap modal, teknologi, dan kemitraan internasional. Inisiatif yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 akan menempatkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif sebagai fondasi utama pembangunan.

Dalam forum pembekalan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menegaskan peran penting diplomasi ekonomi dalam membuka akses terhadap pendanaan, teknologi, dan mitra strategis internasional. Menurut Pandu, diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis yang dibutuhkan untuk merespons dinamika global secara proaktif. 

"Danantara Indonesia hadir sebagai mitra kebijakan yang menjembatani potensi ekonomi Indonesia dengan arus investasi internasional yang konkret, terukur, dan berdampak jangka panjang,” ujar Pandu Sjahrir di hadapan para Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI, dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 22 Juli 2025.  



Ilustrasi arah investasi

Photo :

• Pixabay

Pandu menambahkan, Danantara Indonesia dirancang untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset strategis negara secara efisien dengan fokus pada sektor yang dinilai berdampak jangka panjang. Mulai dari energi terbarukan, infrastruktur, pangan, layanan kesehatan, ekonomi digital, dan jasa keuangan.

“Kami tidak hanya mengelola aset, tapi menginvestasikannya kembali untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara diplomasi dan investasi menjadi kunci untuk menjangkau akase pendaan globla yang lebih luah, skema co-investment, alih teknologi, dan ekspansi ke pasar internasional. Dengan potensi aset yang disebut mencapai lebih dari US$900 miliar atau Rp14.679 triliun (estimasi kurs Rp 16.310 per dolar AS).

Pandu menegaskan, Danantara Indonesia siap bertransformasi menjadi salah satu sovereign investment platform di dunia, dengan komitmen kuat untuk mengintegrasikan mandat finansial, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini juga selaras dengan prinsip tata kelola kelas dunia serta standar keberlanjutan yang diakui secara global.

“Para Duta Besar dan perwakilan RI di luar negeri adalah ‘eyes dan ears’ bagi Danantara Indonesia dalam memperluas kemitraan dan akses terhadap pengetahuan, teknologi dan know-how,” kata Pandu.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha C. Nasir, menekankan pentingnya koordinasi melalui pembentukan mekanisme koordinasi reguler. Tujuannya  memastikan keselarasan prioritas investasi dan strategi diplomasi.

“Keberadaan Danantara Indonesia sangatlah selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kemlu sebagai penjuru diplomasi ekonomi Indonesia. Untuk itu, sinergi dan dukungan diplomasi terhadap Danantara Indonesia merupakan suatu keniscayaan,” ujar Arrmanatha.

Forum dihadiri oleh 36 Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI, para pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, investasi, dan kelembagaan. Acara ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengutamakan diplomasi ekonomi sebagai instrumen
strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. 

Tujuan pertemuan guna memperkuat sinergi antara fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dengan agenda transformasi struktural di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang konkret dan berjangka panjang.

Halaman Selanjutnya

Pandu menegaskan, Danantara Indonesia siap bertransformasi menjadi salah satu sovereign investment platform di dunia, dengan komitmen kuat untuk mengintegrasikan mandat finansial, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini juga selaras dengan prinsip tata kelola kelas dunia serta standar keberlanjutan yang diakui secara global.