Kantor UFO dan Wakil Menteri Pertahanan Satu Atap
- NBC News
VIVA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mendirikan kantor baru yang khusus menyelidiki penampakan benda terbang tak dikenal alias UFO. Sayangnya, langkah ini tidak disambut baik oleh para penggemar UFO.
Menempatkan Program Fenomena Udara Tak Dikenal atau UFO dalam lingkup kantor Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen dan Keamanan membuat beberapa ahli UFO kesal karena mereka tidak sepenuhnya mempercayai militer untuk mengungkapkan kebenaran.
Kantor baru itu telah masuk dalam regulasi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang disahkan pada bulan Desember. Aturan itu mengatakan pembentukan kantor, struktur, dan otoritas yang ada guna mengatasi fenomena udara yang tak dikenal.
Topik tersebut telah diminati dalam beberapa tahun terakhir setelah publikasi diambil oleh pilot militer AS yang videonya menunjukkan objek bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dan melakukan manuver udara yang rumit.
Penampakan ini masih diperdebatkan dan tidak dapat dijelaskan. Para pejabat AS sebagian besar khawatir tentang ancaman di Bumi bahwa pemerintah asing mungkin membuat kemajuan dalam teknologi penerbangan tepat di bawah hidung militer AS.
Amerika Serikat membutuhkan upaya terkoordinasi untuk mengambil kendali dan memahami apakah fenomena udara ini milik pemerintah asing atau sesuatu yang lain, menurut Senator Kirsten Gillibrand.
Ada juga kemungkinan penjelasan non-teknologi untuk beberala penampakan. Misalnya, laporan UFO hijau terang di Kanada pada Juli 2021 yang terjadi selama hujan meteor Perseid, yang kadang-kadang diketahui menghasilkan garis-garis hijau terang saat meteorit terbakar di atmosfer.
Menurut Pentagon, upaya baru untuk menyelidiki klaim semacam itu akan disebut Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), mengutip dari laman Live Science, Kamis, 13 Januari 2022.
“AOIMSG akan menyinkronkan upaya di seluruh departemen dan pemerintah AS yang lebih luas untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengaitkan objek kepentingan di Wilayah Udara Penggunaan Khusus (SUA) dan untuk menilai serta mengurangi ancaman terkait terhadap keselamatan penerbangan dan keamanan nasional," jelas pejabat Departemen Pertahanan.
Yusril Janji Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Akan Makan Waktu Lama
Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
